MAGELANG – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono melakukan inspeksi mendadak (sidak) di salah satu toko beras di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Selasa (25/2/2025). Turut hadir pula Satgas Pangan Mabes Polri, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Jawa Tengah, Kapolres Magelang, dan Dandim Magelang.
Dalam sidak tersebut, Mentan Amran menemukan adanya penjualan beras medium yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp12.500 per kilogram.
“Hari ini kami tinjau Operasi Pasar Pangan Murah di Magelang. Kemudian kami lakukan sidak dan kami temukan masih ada beras medium yang dijual di atas HET Rp12.500 per kilogram,” kata Mentan Amran usai melakukan sidak.
Saat berdialog dengan pedagang, Mentan Amran menemukan bahwa permasalahan harga beras di atas HET tidak semata-mata berasal dari pedagang, tetapi juga diakibatkan oleh distributor dan pabrik beras yang menjual dengan harga lebih mahal dari yang seharusnya.
“Kami mendapati bahwa pedagang mengambil beras dengan harga yang sudah lebih tinggi dari HET. Ini artinya ada permasalahan di tingkat distributor ataupun pabrik beras yang harus segera ditelusuri,” ungkapnya.
Atas temuan tersebut, Mentan Amran langsung menginstruksikan Satgas Pangan Mabes Polri dan Dirkrimsus Polda untuk segera melakukan penelusuran dan menindak pihak-pihak yang memainkan harga beras. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau. Dilaporkan bahwa produksi beras Indonesia mengalami peningkatan sehingga tidak ada alasan bagi pengusaha untuk menaikkan harga.
“Saya minta agar segera dilakukan penelusuran dan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ini adalah amanat Presiden Prabowo untuk menyiapkan pangan yang terjangkau, harga stabil, dan tidak membebani masyarakat, khususnya menjelang Ramadan hingga Idulfitri,” tegasnya.
Mentan Amran juga memberikan peringatan keras kepada para pengusaha untuk tidak menjual bahan pangan di atas HET yang telah ditetapkan. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil langkah hukum terhadap pelaku yang mencoba mempermainkan harga bahan pokok.
“Kami tekankan tidak boleh pengusaha menjual di atas HET yang sudah ditentukan pemerintah. Dulu dikambinghitamkan adalah kurang stok sehingga harga beras tinggi. Sekarang panen kita naik 52 persen, Januari, Februari, Maret, itu kata BPS. Ini anomali di kala produksi naik tetapi harga di tingkat petani di bawah HPP dan harga tingkat konsumen di atas HET. Ini tidak masuk akal, ada middleman yang mempermainkan harga, dan kami akan tindak tegas,” ucapnya.
Seperti diketahui, berdasarkan Peraturan Bapanas Nomor 5 Tahun 2024, HET untuk beras medium (SPHP) pada zona 1 sebesar Rp12.500 per kilogram (wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Sulawesi), zona 2 sebesar Rp13.100 per kilogram (wilayah Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan), dan zona 3 Rp13.500 per kilogram (Maluku dan Papua).
Selain itu, Mentan Amran mengungkapkan bahwa operasi pasar dan sidak yang dilakukan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Ia memastikan bahwa operasi pasar dan pengawasan harga akan terus dilakukan untuk mencegah lonjakan harga menjelang bulan suci Ramadan.
“Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan yang jelas. Kita harus menjaga keseimbangan harga agar petani bisa merasakan keuntungan dan konsumen tetap tersenyum. Inilah komitmen pemerintah untuk rakyat,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menambahkan penetapan HET yang dilakukan secara cermat merupakan salah langkah strategis untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok di seluruh Indonesia, terutama menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.
Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Penetapan HET sudah dilakukan secara cermat. Ini bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga. Sehingga daya beli masyarakat juga terjaga. Apalagi di momen-momen bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri,” ujarnya.
