Jakarta – Produksi beras nasional pada Januari–April 2026 tercatat mencapai 14,03 juta ton. Berdasarkan angka tetap Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tersebut meningkat 16.810 ton atau 0,12 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 14,01 juta ton, sebagaimana disampaikan dalam Berita Resmi Statistik BPS, Selasa (1/9).
Pertumbuhan produksi beras tersebut sejalan dengan peningkatan produksi padi. Pada periode yang sama, produksi padi mencapai 24,36 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), naik 28.765 ton atau 0,12 persen dibandingkan Januari–April 2025 sebesar 24,33 juta ton GKG.
Peningkatan juga terjadi pada luas panen padi. BPS mencatat luas panen Januari–April 2026 mencapai 4,51 juta hektare, bertambah 19.182 hektare atau 0,43 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,49 juta hektare.
Angka tetap BPS tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi beras pada awal 2026 ditopang oleh penguatan produksi di tingkat hulu. Bertambahnya luas panen turut mendorong kenaikan produksi padi yang kemudian memperkuat ketersediaan bahan baku beras nasional.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus menjaga momentum produksi tersebut dengan memastikan petani memperoleh dukungan yang diperlukan, terutama dalam menghadapi musim kemarau dan potensi El Niño.
“Kami turun, pasang pompa-pompa, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh membiarkan petani jalan sendiri, kita harus turun tangan,” tegas Mentan Amran.
Berdasarkan catatan BPS, produksi beras pada Januari 2026 mencapai 1,73 juta ton, kemudian meningkat menjadi 2,88 juta ton pada Februari. Produksi mencapai 5,02 juta ton pada Maret dan 4,40 juta ton pada April. Secara kumulatif, produksi beras selama empat bulan pertama 2026 mencapai 14,03 juta ton dan tetap lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pergerakan tersebut sejalan dengan produksi padi sebagai bahan baku beras. Produksi padi tercatat sebesar 3,01 juta ton GKG pada Januari, 5,01 juta ton GKG pada Februari, 8,71 juta ton GKG pada Maret, dan 7,63 juta ton GKG pada April. Dengan demikian, produksi padi Januari–April 2026 mencapai 24,36 juta ton GKG atau meningkat 28.765 ton dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Capaian ini menjadi modal penting untuk mempertahankan produksi pada periode berikutnya, terutama ketika sektor pertanian memasuki musim kemarau dan menghadapi potensi El Niño. Kementerian Pertanian (Kementan) telah memperkuat berbagai langkah mitigasi agar keterbatasan air tidak menghambat musim tanam maupun menekan produktivitas petani.
Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah pompanisasi. Pada periode sebelumnya, pemanfaatan sekitar 100 ribu unit pompa mampu mendorong tambahan produksi sekitar 2,8 juta ton gabah di Pulau Jawa. Pada 2026, Kementan kembali menyiapkan 56 ribu unit pompa air sebagai bagian dari mitigasi kekeringan.
Upaya tersebut disertai dengan penguatan jaringan irigasi, optimalisasi embung dan perpipaan, percepatan tanam, serta pemanfaatan varietas padi yang adaptif dan tahan terhadap kekeringan. Optimalisasi sumber air juga diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman, sehingga lahan yang sebelumnya hanya dapat ditanami dua kali dalam setahun dapat ditingkatkan menjadi tiga kali tanam.
Mentan Amran mengatakan, pengalaman menghadapi El Niño pada 2015 dan 2023 menjadi modal penting bagi Kementan untuk menyiapkan langkah antisipasi lebih dini. Intervensi dilakukan secara menyeluruh melalui pompanisasi, perbaikan irigasi, peningkatan produktivitas, dan penggunaan benih yang lebih adaptif terhadap kondisi kekeringan.
“Sekarang El Niño dampaknya insyaallah kita mitigasi karena kita sudah persiapan jauh sebelumnya. Satu, pompanisasi. Dua, irigasi. Tiga, kita tingkatkan produksi. Kemudian ada benih yang tahan kekeringan,” ujar Mentan Amran.
Melalui penguatan produksi dan mitigasi dampak perubahan iklim, Kementan berupaya mempertahankan momentum positif yang tercermin dalam angka tetap BPS Januari–April 2026. Pertumbuhan produksi beras, produksi padi, dan luas panen menjadi fondasi penting untuk menjaga ketersediaan pangan nasional sekaligus memastikan kegiatan produksi dan pendapatan petani tetap terpelihara.
