Perubahan iklim telah memberikan dampak yang nyata terhadap semua sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor pertanian utamanya subsektor tanaman pangan. Tujuan pembangunan pertanian untuk menyediakan pangan bagi 273 juta jiwa penduduk Indonesia dan meningkatkan pendapatan petani merupakan target besar bagi stakeholder pertanian, tak ayal langkah mitigasi dan adaptasi dalam penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) selalu digaungkan demi memaksimalkan action di lapangan.
Kementerian Pertanian menjalin sinergi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Bekasi untuk mitigasi dan perencanaan strategi penanganan wilayah potensi banjir/kering. Sinergi ini diperlukan dalam rangka mendukung langkah mitigasi Dampak Perubahan Iklim di subsektor tanaman pangan, sehingga dapat meminimalkan risiko yang terjadi akibat Dampak Perubahan Iklim.
Dalam diskusi “Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam” yang diselenggarakan tanggal 12 September 2023, BAPPEDA bersama Kementan berdiskusi mengenai strategi penanganan dampak perubahan iklim pada sektor pertanian. Inisiatif pemerintah daerah dalam perencanaan mitigasi DPI disambut dengan baik oleh Kementan, mengingat aktor utama dalam penanganan awal di daerah adalah Pemerintah Daerah. Maka, visi pengamanan tanaman pangan dari gangguan DPI akan lebih cepat terwujud dengan adanya kolaborasi Pusat dan Daerah.
Kepala BAPPEDA Kab.Bekasi, Entah Ismanto, menekankan perlunya mapping langkah-langkah adaptif dan kolaboratif dalam penanganan pengaruh DPI, “Baik Musim Kemarau dan Musim Hujan dapat diketahui polanya baik dari pengolahan data series maupun pemantauan informasi iklim BMKG. Akan tetapi, kesadaran pemantauan data maupun penanganan nya masih kurang maksimal. Maka kedepan, kami harap koordinasi dan kolaborasi dengan Kementan khususnya Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan akan terus terjalin semakin kuat” ujar Entah. Pihaknya sadar akan pentingnya perencanaan strategi dalam penanganan dampak perubahan iklim di sektor pertanian, mengingat bahwa anomali cuaca yang semakin dinamis dan mempengaruhi kuantitas dan kualitas tanaman pangan. “Maka pengamanan tanaman pangan menjadi hal yang sangat urgent untuk dilakukan, demi menjamin stok pangan bagi masyarakat khususnya Kab. Bekasi” tambah Entah.
Kementerian Pertanian melalui Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan telah mempersiapkan langkah-langkah mitigasi strategis dalam menghadapi Musim Kemarau (MK) dan Musim Hujan (MH) dengan beberapa program antisipasi Dampak Perubahan Iklim antara lain DEM AREA Penanganan DPI, Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI) dan Gerakan Penanganan DPI. Selain itu, strategi penanganan tanaman pangan turut serta melibatkan LPHP, BPTPH Provinsi dan Dinas Pertanian Kab/Kota seluruh Indonesia untuk melakukan pemantauan wilayah potensi banjir/kering maupun penanganan insidentil kejadian DPI dengan menggerakkan Brigade DPI di unit LPHP untuk pompanisasi dan mobilisasi pompa.
Dihubungi di tempat terpisah, Plt. Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Yudi Sastro,, menuturkan bahwa, pengamanan produksi dari gangguan OPT/selalu menjadi fokus utama dan terpenting “Kami menyambut baik inisiatif dari BAPPEDA Kab. Bekasi dalam mitigasi Dampak Perubahan Iklim pada tanaman pangan. Hal ini sejalan dengan tekad kuat kami dalam pengamanan produksi tanaman pangan dari gangguan OPT/DPI. Adaptasi dan mitigasi menjadi kunci besar dalam pengamanan produksi. Langkah inisiatif yang telah kami informasikan adalah penggunaan varietas benih tahan genangan dan kekeringan. Seluruh insan perlindungan tanaman pangan pun siap proaktif dan partisipatif dalam mewujudkan pengamanan produksi dan ketahanan pangan” seru Yudi.
Sejalan dengan Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi yang menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah menyiapkan beberapa langkah strategis antisipasi dan mitigasi Dampak Perubahan Iklim, “Kami selalu siap menghadapi Musim Kemarau dan Musim Hujan, sejauh ini telah dilakukan beberapa strategi antara lain; updating pemetaan wilayah rawan banjir dan endemis serangan organisme pengganggu tumbuhan, Brigade Alsin & Tanam, Brigade Panen dan Serap Gabah Kostraling, pompanisasi in-out dari sawah, rehab jaringan irigasi tersier/kwarter serta penggunaan benih tahan genangan dan kekeringan seperti Inpara 1 dan Ciherang dan lainnya” ujar Suwandi.
Hal ini senada dengan instruksi Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan sektor pertanian dalam menghadapi kuatnya perubahan iklim global. Perubahan yang bukan hanya teori ataupun topik perdebatan para ilmuwan semata, sekarang ini perubahan sudah dirasakan hampir di semua sektor. Utamanya di sektor pertanian, yang diperkirakan akan terdampak sangat besar akibat Perubahan Iklim.
Kontributor : Roscha Amellia, S.Si dan Abriani Fensionita, S.P., M.Si.
