Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada pangan menjadi salah satu prestasi utama pemerintahannya dalam dua tahun terakhir. Di tengah ketidakpastian global dan ancaman krisis yang dapat mengganggu perdagangan internasional, Indonesia mampu menjaga ketersediaan pangan melalui penguatan produksi dalam negeri.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10).
“Prestasi kita yang paling utama antara lain kita swasembada pangan dalam waktu cepat,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden mengingatkan bahwa pangan kini menjadi salah satu instrumen strategis dalam dinamika global. Ketika terjadi krisis, ketersediaan barang dari negara lain tidak selalu dapat dijamin, sekalipun suatu negara memiliki kemampuan finansial untuk membelinya. Karena itu, kemandirian pangan menjadi fondasi penting bagi ketahanan nasional.
“Dalam keadaan krisis kita punya uang pun mungkin kita tidak bisa beli beras dari negara lain. Kita bersyukur kita sudah swasembada pangan,” tegasnya.
Presiden juga menyoroti kemampuan Indonesia menghadapi tantangan iklim, termasuk periode kekeringan panjang pada 2025–2026. Pemerintah telah menyiapkan langkah kontingensi untuk mengantisipasi dampak El Nino maupun La Nina agar produksi dan ketersediaan pangan tetap terjaga.
Capaian tersebut sejalan dengan upaya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam memperkuat produksi dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan sarana produksi, pengairan, mekanisasi, peningkatan produktivitas, hingga penyerapan hasil panen petani.
Berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026, Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas, yaitu beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Capaian ini memperkuat fondasi kemandirian pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri.
Penguatan sektor pertanian juga tercermin dari meningkatnya kesejahteraan petani. Badan Pusat Statistik mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada September 2026 mencapai 131,11, naik 1,49 persen dibandingkan Agustus 2026. Angka tersebut merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah pencatatan NTP nasional.
Kenaikan NTP menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima petani meningkat lebih cepat dibandingkan indeks harga yang dibayar petani. Kondisi ini menjadi salah satu indikator penguatan posisi ekonomi petani, yang merupakan pelaku utama dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
Selain memperkuat produksi dan kesejahteraan petani, pemerintah juga menjaga cadangan beras sebagai instrumen strategis untuk menghadapi gejolak pasokan dan harga. Badan Pangan Nasional mencatat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai sekitar 4,56 juta ton per 20 Oktober 2026, yang bersumber dari penguatan produksi dalam negeri.
Sebelumnya, Mentan Amran menegaskan bahwa cadangan beras yang kuat menjadi modal penting untuk menjaga pasokan bagi masyarakat, terutama di tengah tantangan iklim dan ketidakpastian global.
“Stok kita banyak, masih melimpah. Stok (Cadangan Beras Pemerintah) kita 4,5 juta ton. Jadi aman,” kata Mentan Amran.
Menurut Mentan Amran, swasembada pangan tidak berhenti pada pencapaian produksi, tetapi harus dijaga secara berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas, penguatan cadangan, stabilitas harga, dan peningkatan kesejahteraan petani.
Ke depan, tantangan perubahan iklim, kebutuhan konsumsi yang terus berkembang, serta dinamika perdagangan global membutuhkan kesiapan dan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, penguatan produksi domestik, perlindungan lahan pertanian, penyediaan air, pemanfaatan teknologi, dan kepastian pasar bagi petani tetap menjadi bagian penting dari agenda pembangunan pertanian.
Capaian swasembada pangan, rekor NTP, dan cadangan beras yang kuat menjadi modal bagi Indonesia untuk menghadapi ketidakpastian global. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, Kementan terus memperkuat fondasi pertanian nasional agar ketersediaan pangan tetap terjaga dan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh petani maupun masyarakat luas.
