Cilacap – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempercepat gerakan tanam pada lahan Optimalisasi Lahan (Oplah) dan Cetak Sawah Rakyat (CSR) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produksi pangan nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Gerakan Tanam Serempak yang digelar pada Jumat (3/7/2026) di 25 provinsi dengan target tanam sekitar 50.000 hektare.
Kegiatan dipusatkan di Desa Bulupayung, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan dilaksanakan serentak pada lokasi Oplah Tahun 2024 dan 2025 serta lahan Cetak Sawah Rakyat (CSR) Tahun 2025.
Gerakan tanam ini menjadi langkah konkret Kementerian Pertanian dalam mempercepat pemanfaatan lahan hasil program Oplah dan Cetak Sawah Rakyat agar segera berproduksi. Selain meningkatkan luas tanam, kegiatan ini juga diarahkan untuk mendorong peningkatan indeks pertanaman sehingga produktivitas lahan terus meningkat dan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa percepatan tanam merupakan langkah strategis untuk menjaga momentum produksi nasional sekaligus memperkuat fondasi swasembada pangan berkelanjutan.
Percepatan tanam dilakukan agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi di tengah berbagai tantangan iklim. Pemerintah juga terus mendorong optimalisasi seluruh lahan pertanian yang telah mendapatkan dukungan program pemerintah agar segera memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi pangan nasional.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, mengatakan Gerakan Tanam Serempak bukan sekadar kegiatan simbolis, melainkan gerakan nasional untuk meningkatkan indeks pertanaman, memperluas areal tanam, dan mempercepat produksi pangan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, dan petani.
“Percepatan tanam harus terus dijaga dengan pengawalan yang kuat. Penyuluh pertanian bersama petani menjadi ujung tombak untuk memastikan lahan yang sudah siap dapat segera ditanami dan menghasilkan produksi yang optimal,” ujarnya.
Menurut Arsanti, pemerintah terus mendorong peningkatan indeks pertanaman hingga IP 250 bahkan IP 300 pada lahan yang telah mendapatkan intervensi program pemerintah.
Upaya tersebut didukung melalui penggunaan varietas unggul genjah, benih tahan kekeringan dan hama, teknologi budidaya adaptif iklim, pemupukan berimbang sesuai prinsip 4T, serta program pompanisasi untuk menjamin ketersediaan air di lahan pertanian.
Arsanti menyebut capaian sektor pertanian saat ini menunjukkan hasil yang menggembirakan. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah mencapai sekitar 5,1 juta ton. Di sisi lain, luas panen periode Juni–Agustus 2026 diproyeksikan mencapai 2,88 juta hektare dengan produksi padi sekitar 14,61 juta ton gabah kering giling (GKG) atau meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Namun kita tidak boleh berpuas diri. Justru ini menjadi modal untuk terus meningkatkan produksi pangan nasional,” tegasnya.
Berdasarkan data realisasi tanam periode Oktober 2025 hingga 1 Juli 2026, luas tanam pada lokasi Oplah 2024 telah mencapai 501.368 hektare dengan indeks pertanaman 1,44. Sementara Oplah 2025 mencapai 634.039 hektare dengan indeks pertanaman 1,44, sedangkan lahan CSR telah tertanami seluas 62.279 hektare atau mencapai 100,87 persen dari target yang ditetapkan.
Arsanti juga mengingatkan pentingnya pelaporan yang cepat dan akurat terkait realisasi tanam, peningkatan indeks pertanaman, serta berbagai kendala di lapangan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
Dalam sesi dialog, Bupati Pandeglang, Hj. R. Dewi Setiani, dan Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus bersinergi dengan Kementerian Pertanian dalam meningkatkan luas tanam dan indeks pertanaman sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan.
Keduanya menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk memperkuat pendampingan kepada petani, mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian, serta mendorong percepatan tanam di wilayah masing-masing guna menjaga produktivitas pertanian.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi, Tin Latifah, yang mengikuti kegiatan secara luring dari Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat, berharap Gerakan Tanam Serempak tidak hanya mendorong peningkatan luas tanam, tetapi juga menjadi momentum penerapan metode pertanian modern melalui Program Modern Advanced Agricultural System (PM-AAS).
Menurutnya, penerapan PM-AAS dapat mempercepat transformasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi, mekanisasi, dan pengelolaan usaha tani yang lebih efisien sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan mendukung pencapaian target produksi pangan nasional.
Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, hingga petani di lokasi pelaksanaan.
Gerakan Tanam Serempak ini juga menjadi bagian dari upaya modernisasi pertanian dan regenerasi petani melalui pelibatan generasi muda dalam pembangunan sektor pertanian nasional.
