Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Prof. Mahfud MD mengungkapkan kekagumannya atas keberanian Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang disebutnya sebagai sosok pemberani dalam memberantas praktik mafia pangan.
Menurut Mahfud, Mentan Amran merupakan satu dari sedikit pejabat yang berani bicara tegas dan terbuka soal pelanggaran yang terjadi.
“Banyak sekali permainan yang merugikan rakyat. Saya melihat yang berani mengungkap itu adalah Pak Amran dan beliau punya tanggung jawab pada tata pemerintahan,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang, Senin (22/7/2025).
Mahfud menilai sikap Mentan Amran yang berani melawan arus dan mengambil risiko demi kepentingan rakyat adalah hal yang langka di lingkungan pemerintahan. Ia bahkan mengungkap bahwa di periode pemerintahan sebelumnya, Mentan Amran kerap terlihat “kesepian” karena tidak semua menteri memiliki visi dan keberanian yang sama dalam menegakkan hukum.
“Saya lihat dulu (periode pertama) Pak Amran seperti kesepian. Dulu beliau sering komunikasi dengan saya karena banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya bilang: ‘Hebat ini orang.’” ujar Mahfud.
Ia berharap akan muncul lebih banyak pejabat yang meneladani keberanian dan integritas seperti yang ditunjukkan oleh Mentan Amran. Menurutnya, hanya pejabat yang tidak terikat kepentingan politik dan benar-benar bersih yang mampu bersikap tegas demi kepentingan rakyat.
“Saya berharap menteri-menteri yang lain itu bisa muncul, seperti Pak Amran, yang speak up, bicara secara tegas. Yang tidak terikat pada kepentingan political trade off. Dan yang kedua, tentu bersih artinya tidak pernah melakukan kesalahan apa pun pada negara ini,” tegas Mahfud.
Lebih jauh, Mahfud juga menyinggung kembalinya Amran sebagai Mentan di periode kedua Presiden Joko Widodo hingga masa pemerintahan Presiden Prabowo sekarang ini sebagai momentum penting untuk menata ulang sektor pangan nasional yang sarat kepentingan. Meski demikian, ia menyadari bahwa tantangan yang dihadapi sangat besar.
Dalam kesempatan itu, Mahfud juga memuji langkah konkret Mentan Amran dalam mengungkap dugaan pelanggaran terhadap 212 merek beras yang tidak sesuai volume, Harga Eceran Tertinggi (HET), dan mutu. Praktik yang merugikan petani dan konsumen ini dinilai Mahfud sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil.
Mentan Amran sendiri memperkirakan potensi kerugian akibat praktik tersebut mencapai Rp99 triliun per tahun. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut tidak akan dibiarkan dan harus ditindak tegas.
“Kita hitung kira-kira Rp99 triliun potensi kerugian masyarakat. Itu adalah perbuatan yang jahat,” tegas Amran.
Amran menambahkan bahwa langkah pemberantasan mafia pangan ini mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan instruksi langsung agar tidak ada kompromi terhadap pelanggaran regulasi.
“Pak Presiden minta, kalau masih tidak sesuai regulasi yang ada, harus ditindak tegas. Tidak ada lagi ruang diskusi,” ujar Mentan Amran.
Dalam percakapan bersama Mahfud MD, Mentan Amran menyatakan bahwa kebahagiaan terbesar bagi pejabat publik sejatinya bukan berasal dari materi, melainkan dari kemampuan menyenangkan rakyat melalui kerja nyata.
“Orang mengatakan lelah, tapi rasanya nikmat. Kenapa? Karena aku bisa berbuat untuk bangsaku,” ungkap Mentan Amran.
