JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membuktikan ucapannya bahwa pupuk bersubsidi sudah bisa ditebus langsung mulai 1 Januari 2025. Tercatat hingga 3 Januari telah terjadi penebusan sebesar 9.191 ribu ton, terdiri dari pupuk Urea 5.646 ribu ton, NPK 3.491 ribu ton, NPK Formula Khusus 16 ton, dan pupuk organik 36 ton. Petani bisa menebus pupuk bersubsidi melalui i-Pubers ataupun menggunakan Kartu Tani di kios-kios yang tersebar di seluruh Indonesia.
Mentan Amran mengungkapkan bahwa berdasarkan info dari PT Pupuk Indonesia, petani bahkan sudah ada yang langsung menebus pupuk pada tengah malam tahun baru 2025.
“Mulai 1 Januari 2025 terbukti pupuk bersubsidi sudah bisa disalurkan dan ditebus petani. Bahkan ada petani yang menebusnya pada dini hari. Mungkin dia sedang coba-coba benar atau tidak, ternyata bisa kan. semangat ini luar biasa,” ujar Mentan Amran.
Dari data transaksi pupuk bersubsidi yang dihimpun PT Pupuk Indonesia, memang benar terjadi pembelian pupuk pada dini hari, yaitu Parto dari Kelompok Tani Sido Mukti VI, Lampung Timur, menebus pupuk Urea sebesar 950 kg pada pukul 00.00.22 WIB. Sementara Sugiono Sihombing dari Poktan Tunas Baru, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, melakukan transaksi pupuk Urea sebesar 406 kg pada pukul 02.52.34 WIB.
“Aturan pupuk sudah kami ringkas dan 1 Januari 2025 petani sudah bisa akses, jadi ke petani langsung. Intinya, petani tidak boleh dipersulit,” tegas Mentan Amran.
Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Andi Nur Alam Syah berharap tidak ada lagi daerah yang mengeluh kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Pasalnya, alokasi pupuk bersubsidi telah disediakan sebesar 9,55 juta ton pada 2025.
“Harus dipastikan bahwa petani terdaftar dalam e-RDKK. Pendataan petani penerima melalui e-RDKK dapat dievaluasi empat bulan sekali pada tahun berjalan sehingga data penerima dapat diperbarui sesuai kebutuhan pupuk,” jelas Andi.
Ia menegaskan, permasalahan pupuk bersubsidi harus segera diatasi. Petani diberi kemudahan dalam menebus pupuk bersubsidi baik menggunakan Kartu Tani maupun KTP.
“Petani cukup datang ke kios pengecer resmi, pastikan sudah terdaftar di e-RDKK, dan membawa KTP untuk menebus pupuk subsidi sesuai harga yang diatur,” tambahnya.
Menurutnya, alokasi pupuk subsidi pada 2025 ini cukup besar. Petani diminta segera menebus dan memanfaatkan pupuk subsidi untuk diaplikasikan pada musim tanam pertama.
“Musim tanam pertama sudah mulai. Kita percepat proses tanam dengan dukungan pupuk subsidi. Pemerintah bersama Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) bersinergi menyediakan pupuk untuk petani. Insya Allah, target swasembada pangan bisa kita raih,” tegas Andi.
Selain itu, ia meminta Dinas Pertanian aktif mengawal proses verifikasi, validasi penyaluran di kios pengecer, serta penggunaan pupuk bersubsidi oleh petani.
“Begitu pupuk sudah datang ke wilayah masing-masing, petani bisa langsung menebus. Maksimalkan penyerapan, jangan sampai pupuk belum terserap sudah menyatakan jatah kurang,” jelasnya.
Mekanisme Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi 2025
Menanggapi berita alokasi pupuk bersubsidi yang berkurang di beberapa daerah seperti Kabupaten Jombang, Bangkalan, dan Purworejo, Direktur Pupuk dan Pestisida Jekvy Hendra menjelaskan bahwa pengalokasian pupuk bersubsidi mempertimbangkan beberapa aspek penting.
“Selain berdasarkan alokasi anggaran subsidi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, pengalokasian juga memperhatikan serapan anggaran daerah atau realisasi serapan tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan usulan petani melalui e-RDKK. Pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, dapat melakukan realokasi pupuk subsidi antarwilayah dengan mempertimbangkan realisasi penyaluran di lapangan,” ungkap Jekvy.
Ia juga menekankan bahwa petani tidak perlu khawatir akan kekurangan pupuk subsidi.
“Kami memastikan kebutuhan pupuk petani terpenuhi , maka kami himbau agar petani segera memanfaatkan pupuk subsidi agar percepatan tanam di MT 1 ini optimal,” tutupnya.
