Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor), H. Muh Mabrur, menyoroti perseteruan antara media Tempo dan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.
Menurut Mabrur, tindakan yang dilakukan Menteri Amran sesekali diperlukan agar media tidak bertindak semena-mena dalam membuat framing negatif dan melontarkan fitnah keji terhadap lembaga maupun perorangan. Lebih lanjut, Waketum PP GP Ansor menuturkan bahwa demokrasi bukan berarti kebebasan tanpa batas, melainkan memiliki batasan nilai dan moralitas.
“Tempo kan sudah divonis bersalah oleh dewan pers, artinya Tempo memang keliru dalam hal ini. Jadi, jika dibawa ke meja hijau, ya Tempo harus menghadapi itu dengan argumentasi dan fakta-fakta yang dianggapnya kuat,” kata Mabrur.
Mabrur juga membeberkan bahwa Menteri Amran hingga saat ini memiliki performa yang sangat bagus dan berprestasi dalam mengurus pangan rakyat. “Beliau membeli gabah petani dengan harga tinggi, cadangan stok beras kita melimpah sampai lebih dari 3 juta ton, akhirnya tidak impor. Ini prestasi.”
Gugatan Menteri Amran kepada Tempo, menurutnya, bukan untuk menjatuhkan Tempo, melainkan memberikan pelajaran kepada semua pihak, terutama media, untuk selalu objektif dan tidak terkesan tendensius. Sebagai pejabat publik, tentu Menteri Amran tidak alergi terhadap kritik.
“Saya yakin Pak Mentan tidak antikritik, beliau pejabat senior, bukan kali ini saja menjabat sebagai menteri. Di era keterbukaan seperti sekarang ini, jika ada pejabat antikritik, sama halnya menggali kuburan sendiri,” tutur Mabrur.
Menurutnya lagi, akan lebih baik jika Tempo menaikkan atau melakukan investigasi soal mafia pangan untuk mengungkap siapa aktornya dan bagaimana polanya. Itu akan lebih menarik bagi publik.
”Pak Amran kan saat ini getol melawan mafia pangan, nah kenapa saat Mentan lagi gencarnya melawan mafia pangan, tiba-tiba Tempo memframing negatif dan jahat ke Mentan, ini pertanyaan tersendiri, ada apa?” pungkasnya.
