Karo, 17 April 2026 — Kementerian Pertanian terus mendorong penguatan kapasitas petani hortikultura, khususnya dalam pengelolaan keuangan usaha dan rumah tangga. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Financial Literacy Education (FLE) dalam program Horticultural Development in Dryland Areas Project (HDDAP) yang dilaksanakan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Karo ini menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan utama petani hortikultura, yakni masih terbatasnya kemampuan dalam pencatatan arus kas, perencanaan usaha, serta akses terhadap pembiayaan formal.
Saat dihubungi Via Telepon, Direktur Hilirisasi Hasil Hortikultura selaku Project Director HDDAP, Freddy Lumban Gaol, menegaskan bahwa program HDDAP tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pembenahan ekosistem agribisnis hortikultura dari hulu hingga hilir.
“Melalui HDDAP harus tercipta pembaruan ekosistem hortikultura yang lebih modern dan berdaya saing. Petani perlu naik kelas, adaptif terhadap teknologi informasi, serta mampu mengakses sektor keuangan secara optimal,” ujarnya.
Kegiatan literasi keuangan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petani terhadap pengelolaan keuangan, memperluas akses layanan keuangan formal, serta memperkuat integrasi pembiayaan dalam pengembangan klaster hortikultura.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karo, jajaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, perwakilan perbankan, tim pelaksana HDDAP, penyuluh pertanian, serta para petani dan pelaku usaha hortikultura.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karo, Michael Purba, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani ke depan.
“Literasi keuangan akan menjadi cikal bakal penguatan pendapatan petani di klaster hortikultura. Ini langkah strategis untuk membangun kemandirian ekonomi petani,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pembiayaan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Rizky, menambahkan bahwa kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara petani dan lembaga keuangan.
“Melalui koordinasi ini, terbangun komitmen antara pelaku usaha dan lembaga keuangan untuk mendukung pembiayaan sektor hortikultura di Kabupaten Karo,” ujarnya.
Pj Pelaksana kegiatan HDDAP di Kabupaten Karo, Henni Kristina Tarigan, menyampaikan bahwa peran fasilitator, petani dan kader petani memiliki peran strategis sebagai pendamping dan penggerak dalam penerapan literasi keuangan. ” Identifikasi petani dan kelompok tani cluster yang telah siap mengembangkan usaha perlu diarahkan sehingga dapat mengakses pembiayaan formal dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya,” ujarnya.
Dari sisi perbankan, Pimpinan Departemen Program Pembiayaan Bank Sumut, Ahmad Abdullah Simbolon, mengungkapkan bahwa potensi pembiayaan di sektor pertanian sangat besar.
“Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Karo telah mencapai Rp1,5 hingga Rp2 triliun. Kami berharap petani dapat memanfaatkan akses pembiayaan ini karena prosesnya mudah dan suku bunga yang rendah,” jelasnya.
Berdasarkan data survei BPS dan OJK tahun 2025, tingkat literasi keuangan petani dan nelayan di Indonesia masih berada di angka 58,87 persen. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman dalam pengelolaan keuangan.
Konsultan Manajemen Literasi Keuangan, Ilma Inayati, menekankan bahwa literasi keuangan merupakan kunci keberlanjutan usaha petani.
“Literasi keuangan membantu petani dalam mengelola pendapatan, pengeluaran, tabungan, hingga pembiayaan secara lebih profesional,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen bersama, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Direktorat Pembiayaan Pertanian Ditjen PSP Kementerian Pertanian, Bank Sumut, Dinas Pertanian Kabupaten Karo, serta Koperasi Gapoktan Arih Ersada.
Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari para petani hortikultura yang terlibat dalam program HDDAP. Mereka mengaku memperoleh pemahaman baru terkait pengelolaan keuangan usaha serta peluang akses pembiayaan untuk pengembangan usaha.
Melalui penguatan literasi keuangan, Kementerian Pertanian optimistis petani hortikultura Indonesia dapat semakin mandiri, profesional, dan berdaya saing dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
