Malang — Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengapresiasi langkah tegas Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam implementasi atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah. Hal ini dianggap sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada petani.
Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) PP KAMMI, Aulia Furqon, menilai penetapan HPP merupakan kebijakan fundamental untuk menjaga semangat petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah dinamika harga pasar.
“Satu-satunya menteri yang berani memperjuangkan harga yang layak untuk petani, untuk seluruh jenis beras, itu cuma Pak Menteri hari ini, Pak Amran. Kalau kita melihat kesejahteraan petani dengan harga yang ditetapkan hari ini, jelas ada peningkatan kesejahteraan yang ikut terangkat,” kata Furqon dalam LIP Podcast di Polbangtan Malang, Jawa Timur, Jumat (26/12/2025).
Ia menegaskan bahwa kebijakan HPP tidak dapat dilepaskan dari langkah strategis Kementerian Pertanian lainnya, khususnya keputusan untuk tidak melakukan impor beras. Menurutnya, kedua kebijakan tersebut menjadi fondasi awal yang kuat dalam upaya menata kembali tata kelola pangan nasional.
“Kita sudah tidak impor. Dengan momen tidak impor ini, stok di gudang harusnya bisa didistribusikan secara maksimal. Menurut saya, dua langkah ini adalah dua langkah berani yang dijalankan oleh Menteri Pertanian dalam memerangi harga-harga pasar beras,” ungkapnya.
Furqon menilai, kebijakan tersebut perlu dipahami sebagai langkah awal dalam agenda besar reformasi pangan nasional. Ia mengingatkan bahwa hasil kebijakan pangan tidak bisa diukur secara instan, melainkan membutuhkan waktu dan kesinambungan hingga akhir periode kepemimpinan.
“Satu tahun memang belum cukup. Tapi dua langkah awal ini, harga ditetapkan dan tidak impor, sudah menjadi starting awal yang baik untuk memerangi harga di lapangan. Tanpa dua langkah ini, akan sangat berat memerangi harga di pasar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pembenahan rantai distribusi pangan agar kebijakan HPP dapat berdampak langsung pada harga di tingkat konsumen tanpa mengorbankan kesejahteraan petani.
“Distribusi kita masih panjang. Ini yang ke depan perlu menjadi perhatian, dan kami berharap rencana strategis Kementerian Pertanian bisa mengukur sampai ke sana,” ujarnya.
Dalam konteks dukungan terhadap kebijakan pemerintah, KAMMI menegaskan posisinya sebagai mitra kritis yang siap beriringan ketika kebijakan berpihak kepada rakyat, khususnya petani. Ia menutup dengan menekankan bahwa langkah-langkah berani yang telah diambil Mentan Amran merupakan fondasi penting yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan perlu dikawal bersama oleh seluruh elemen bangsa.
“Kami bukan berarti mutlak harus membersamai, tapi ketika itu baik dan berpihak kepada petani, maka kami beriringan,” tegas Furqon.
